HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

  •  

    gambar
  • gambar
  • gambar
  •  
    sipp
  •  

    gambar
  •  

    gambardifabel
  •  

    gambardifabel
  •  

    gambardifabel
  •  

    gambardifabel
  •  

    gambar
  • Pengadilan Negeri Binjai

    Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Binjai yang Agung

    Misi :

    1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Binjai;
    2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
    3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Binjai;
    4. Kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Binjai;

  • Small Claim Court

    Agar warga negara lancar dalam mengurus usahanya, tentu proses mengurus sengketa bisnis perlu dipersingkat, sehingga tidak membuang waktu serta terbukanya akses bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan keadilan di Pengadilan. Semuanya demi asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan.

    Lebih Lanjut

  • Sistem Informasi Penelusuran Perkara

    Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah aplikasi resmi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membantu para pencari keadilan dalam monitoring proses penyelesaian perkara yang ada di Pengadilan Negeri Binjai

    Masuk SIPP

  • Pos Layanan Hukum

    Bebas biaya perkara bagi yang tidak mampu. Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Gunakan hak anda untuk memanfaatkan POSYANKUM

    Lebih Lanjut

  • Mendukung Fitur Aksesibilitas Bagi Pengguna Difabel

    Situs Pengadilan Negeri Binjai memiliki fitur aksesibilitas sesuai WCAG 2.0 seperti pengatur ukuran font, kontras warna, konversi teks ke suara untuk membantu para pencari keadilan khusus difabel dalam mengambil informasi di situs Pengadilan. Fitur AccessKey navigasi keyboard juga ditanamkan di situs ini bagi difabel mandiri

    Lebih Lanjut

  • E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia

    Layanan bagi Pengguna Terdaftar Untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendaftarkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara Online, Panggilan secara Online dan Pemanggilan yang dilakukan secara saluran elektronik

    Lebih LanjutMulai Daftar

  • Sistem Informasi Pengawasan

    Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) ditujukan bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di linkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau peradilan yang berada dibawahnya

    Lebih Lanjut

  • Elektronik Surat Keterangan

    Elektronik Surat Keterangan ( ERATERANG ) merupakan media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri

    Lebih Lanjut

 

Jadwal Sidang Hari Ini

gambar jadwal sidangSelain dapat dilihat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Anda dapat melihat jadwal persidangan hari ini dengan klik gambar diatas.

Penelusuran Perkara

gambar penelusuran perkaraTelusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara anda secara online pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

Direktori Putusan

gambar one day publishAkses untuk publik mengenai salinan elektronik putusan Pengadilan Negeri Binjai yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung.

E-Court

gambar e-courtAplikasi e-Court merupakan pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan.

Elektronik Surat Keterangan

EraterangElektronik Surat Keterangan (ERATERANG) merupakan media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri

E-Berpadu

eberpaduElektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Penggeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.

JDIH

JDIHDatabase Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan Mahkamah Agung RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal Mahkamah Agung RI maupun masyarakat.>

PERKUSI

PERKUSIPerkusi merupakan aplikasi untuk menelusuri permohonan, pelaksanaan serta pengawasan eksekusi pada Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia.

Profil Pengadilan

 

Prosedur Pengaduan

pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan


Lebih lanjut

Permohonan Informasi

abana

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan


Lebih Lanjut

Prosedur Bantuan Hukum

posyankum

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Binjai


Lebih Lanjut

                                                PELAYANAN PRIMA,  PUTUSAN BERKUALITAS

Prosedur Gugatan Sederhana

design

Syarat dan tata cara Gugatan Sederhana / Small Claim Court mengacu pada PERMA No. 2 Tahun 2015 untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa bisnis sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan.


Lebih lanjut

Prosedur Mediasi

mediasi

Mahkamah Agung RI telah menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi guna mewujudkan mediasi yang efektif, efisien, cepat serta beritikad baik dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Binjai


Lebih Lanjut

Biaya Perkara Perdata

panjar

Ketua Pengadilan Negeri Binjai telah menetapkan Surat Keputusan meliputi daftar panjar biaya perkara, biaya radius untuk pemanggilan / pemberitahuan serta biaya proses dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Binjai


Lebih Lanjut

Berita / Pengumuman Terkini MA RI

Mahkamah Agung Pengumuman | Index Berita MA

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berita / Pengumuman Terkini Badilum

Direktur Jenderal Badilum | Badan Peradilan Umum

Direktur Jenderal Badilum | Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia
  • Dengan Uji Coba B-CAT, Ditjen Badilum Siapkan Platform Ujian Hakim dan Tenaga Peradilan Berbasis Digital

    Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Ditjen Badilum Hasanudin, S.H., M.H. memimpin uji coba Badilum Computer Assisted Test (B-CAT) , sebuah planform ujian digital yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Uji coba ini dilaksanakan pada hari Jumat, 17 April 2026 dan diikuti oleh total 150 orang yang terdiri dari para ketua, wakil ketua, hakim, panitera, panitera muda, panitera pengganti dan juru sita PN Malang, PN Jember, PN Banyuwangi, PN Kab Kediri, PN Kepanjen dan PN Jombang.

    Kegiatan ini dilangsungkan DItjen Badilum di sela-sela kegiatan penyusunan naskah urgensi pola promosi mutas kepaniteraan, secara daring (online) dari kantor Pengadilan Negeri Malang. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis menyampaikan kepada para hakim dan tenaga peradilan tentang aplikasi baru Ditjen Badilum ini. Sistem pengujian dengan B-CAT ini dirancang agar peserta dapat mengerjakan soal secara langsung melalui komputer, lalu sistem secara otomatis melakukan penilaian dan menampilkan hasil secara real-time atau dalam waktu singkat. Sistem ini rencananya akan digunakan Ditjen Badilum dalam Hakim/Tenaga Teknis dengan mengacu pada standar kompetensi dalam rangka pengembangan karier, pola karier, promosi dan mutasi.

    Pengembangan B-CAT ini bertujuan agar proses seleksi yang transparan melalui hasil ujian yang dapat dilihat secara real time atau dalam waktu yang singkat, untuk menjadi bahan penilaian sebagai komponen dari rapor hakim dan tenaga teknis. Misalnya dengan B-CAT ini dapat dilihat kompeten hukum yang bersifat khusus seperti pengetahuan tentang pidana korupsi dan keadilan restoratif, sebagai bahan evaluasi sebelum dan setelah dilaksanakan bimbingan teknis oleh Ditjen Badilum.

  • Ditjen Badilum Ikuti Pengumpulan Data Penyusunan Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Pola Promosi Dan Mutasi Jabatan Kepaniteraan

    Mahkamah Agung berupaya meningkatkan profesionalisme tenaga kepaniteraan, sebagai pegawai yang bertugas dalam penanganan perkara di pengadilan. Untuk meningkatkan profesionalisme para panitera, panitera pengganti dan juru sita, maka saat ini sedang dilakukan Penyusunan Naskah Urgensi Rancangan Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Tentang Pola Promosi dan Mutasi Jabatan Kepaniteraan. Sebagai bagian penyusunan naskah urgensi ini, dilaksanakan pengumpulan data di Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu, 15 April 2026.

    Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengikuti kegiatan pengumpulan data naskah urgensi ini dengan diwakili Hasanudin, S.H., M.H. (Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Ditjen Badilum). Kegiatan pengumpulan data ini juga dihadiri Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Sujatmiko, S.H., M.H., dan Wakil Pengadilan Tinggi Surabaya Puji Harian, S.H, M.Hum., serta perwakilan dari empat lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, agama, militer dan tata usaha negara.

    Dalam pengumpulan data ini, didengar aspirasi aparat peradilan di wilayah Jawa Timur untuk Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang sedang disusun, terutama tentang kenaikan pangkat dan jabatan tenaga kepaniteraan (promosi), pola penempatan tenaga pada satuan kerja di daerah (mutasi), kemungkinan rekrutmen tenaga kepaniteraan dari pegawai negeri pemerintah daerah, penempatan tenaga kepaniteraan sementara di daerah yang kekurangan pegawai (detasering), hingga peningkatan kompetensi tenaga kepaniteraan dengan manajemen talenta dan pelatihan berkelanjutan.

    Kegiatan pengumpulan data Penyusunan Naskah Urgensi ini merupakan tindak lanjut dari diskusi bersama (focus group discussion) yang telah digelar pada hari Senin, 13 April 2026 dengan arahan dari Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung Republik Indonesia.

  • Penyampaian Informasi Tindak Lanjut Perbaikan LHKPN dan Wajib Lapor dalam Status Proses Verifikasi
    Lampiran
    FileDescriptionFile size
    Informasi Tindak Lanjut LHKPN_16 April 2026.pdf 1494 kB

Barcode Layanan

 

Hasil Survei