
Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan I
Laporan Monitoring Evaluasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan I
Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan II
Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan III
Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Penggeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.
Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan Mahkamah Agung RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal Mahkamah Agung RI maupun masyarakat.>
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Binjai
Mahkamah Agung RI telah menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi guna mewujudkan mediasi yang efektif, efisien, cepat serta beritikad baik dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Binjai
Ketua Pengadilan Negeri Binjai telah menetapkan Surat Keputusan meliputi daftar panjar biaya perkara, biaya radius untuk pemanggilan / pemberitahuan serta biaya proses dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Binjai
Jakarta " Humas: Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor 59/SEK/SK/12/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas Dan Ujian Penyesuian Ijazah Elektronik (e-Exam) Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2025, dengan ini kami sampaikan beberapa hal tentang Pelaksanaan Ujian Dinas Elektronik (e- Exam) Tahun Anggaran 2025 Gelombang Il.
Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini:
by ZenoRSS
Jakarta " Humas: Dalam rangka memperingati HUT Ke-80, Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan Lomba Foto Peradilan Tahun 2025 dengan mengusung tema "Pengadilan Bermartabat, Negara Berdaulat". Tema ini memiliki makna filosofis yang mendalam untuk mewujudkan Negara Republik Indonesia yang berdaulat memiliki kekuasaan tertinggi atas wilayah dan rakyatnya, serta tidak tunduk pada kekuasaan negara lain. Maka negara harus mewujudkan pengadilan yang bermartabat.
Untuk itu diharapkan seluruh warga peradilan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Informasi lebih lanjut mengenai Lomba Foto Peradilan Tahun 2025 dapat diakses melalui akun Instagram @lombafotoperadilan. Batas penerimaan karya foto dapat diunggah paling lambat 06 Desember 2025.
Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini:
Unduh Surat Lomba Foto Peradilan TTD.pdf
by ZenoRSS
Jakarta " Humas: Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomo; 15943/SEK/HM3.1.1/X/2025, tanggal 23 Oktober 2025, Perihal Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Tahun 2025
Yang ditujukan kepada Yth: 1. Para Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Banding; 2. Para Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.
Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini:
Unduh 15943 (Pengadilan) Peringatan Hari Sumpah Pemuda Tahun 2025_sign.pdf
by ZenoRSS
Dalam menjalankan tugasnya mengembangkan talenta, & karir para hakim dan aparat peradilan di lingkungan peradilan umum, Ditjen Badilum bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kali ini pada hari Senin, 27 Oktober 2025, Ditjen Badilum menghadirkan Direktur Pengembangan Talenta dan Karir ASN, Dr. Samsul Hidayat, SS. MPSDM untuk mengenalkan bagaimana mengelola karir pegawai dengan sistem merit.
Selanjutnya Analis SDM Ahli Madya Dian Adriani menjelaskan bagaimana agar pegawai dapat mengelola para pegawai agar lebih produktif dan berkontirbusi pada instansi. Para narasumber dari BKN juga menjelaskan bagaimana cara memetakan pegawai sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.
Kegiatan ini diikuti oleh para pejabat administrator (Eselon III) di lingkungan Ditjen Badilum. Para peserta juga berdiskusi dengan narasumber dengan BKN tentang penerapan manajemen talenta.
by ZenoRSS
| File | Description | File size |
|---|---|---|
| 002.Pan Surat Pemberitahuan Kegiatan Munas XXI IKAHI Tahun 2025.pdf | 8875 kB |
by ZenoRSS
Masih dalam rangkaian pembinaan di Provinsi Sulawesi Selatan, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, S.H., M.H. berkunjung dan melihat pelayanan di Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Jumat, 17 Oktober 2025. Bersama Ketua PN Sinjai, Anthonie Spilkam Mona, S.H., M.H., Dirjen Badilum meninjau ruangan kerja dan sarana prasarana PN Sinjai, termasuk sarana pelayanan disabilitas. Kunjungan pembinaan Dirjen Badilum ini diharapkan dapat terus memberikan semangat bagi para pegawai Pengadilan Negeri Sinjai dalam pelayanan pencari keadilan.
Mengakhiri rangkaian pembinaannya, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, S.H., M.H. berkunjung ke Pengadilan Negeri Sengkang di Kabupaten Wajo. Dirjen Badilum didampingi Ketua Pengadilan Negeri Sengkang, Dr. Ilham S.H., M.H. menyapa dan memberikan pembinaan terkait kinerja kepada para pegawai PN Sengkang. Waktu malam hari selepas jam kerja tak mengurangi semangat para pegawai PN Sengkang dalam menyapa dan berdiskusi langsung dengan Dirjen Badilum.
by ZenoRSS


