HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

  •  

    gambar

  • gambar

  • gambar
  •  
    sipp

  •  

    gambar

  •  

    gambardifabel

  •  

    gambardifabel

  •  

    gambardifabel

  •  

    gambardifabel

  •  

    gambar

  • Pengadilan Negeri Binjai

    Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Binjai yang Agung

    Misi :

    1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Binjai;
    2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
    3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Binjai;
    4. Kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Binjai;

  • Small Claim Court

    Agar warga negara lancar dalam mengurus usahanya, tentu proses mengurus sengketa bisnis perlu dipersingkat, sehingga tidak membuang waktu serta terbukanya akses bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan keadilan di Pengadilan. Semuanya demi asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan.

    Lebih Lanjut

  • Sistem Informasi Penelusuran Perkara

    Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah aplikasi resmi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membantu para pencari keadilan dalam monitoring proses penyelesaian perkara yang ada di Pengadilan Negeri Binjai

    Masuk SIPP

  • Pos Layanan Hukum

    Bebas biaya perkara bagi yang tidak mampu. Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Gunakan hak anda untuk memanfaatkan POSYANKUM

    Lebih Lanjut

  • Mendukung Fitur Aksesibilitas Bagi Pengguna Difabel

    Situs Pengadilan Negeri Binjai memiliki fitur aksesibilitas sesuai WCAG 2.0 seperti pengatur ukuran font, kontras warna, konversi teks ke suara untuk membantu para pencari keadilan khusus difabel dalam mengambil informasi di situs Pengadilan. Fitur AccessKey navigasi keyboard juga ditanamkan di situs ini bagi difabel mandiri

    Lebih Lanjut

  • E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia

    Layanan bagi Pengguna Terdaftar Untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendaftarkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara Online, Panggilan secara Online dan Pemanggilan yang dilakukan secara saluran elektronik

    Lebih LanjutMulai Daftar

  • Sistem Informasi Pengawasan

    Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) ditujukan bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di linkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau peradilan yang berada dibawahnya

    Lebih Lanjut

  • Elektronik Surat Keterangan

    Elektronik Surat Keterangan ( ERATERANG ) merupakan media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri

    Lebih Lanjut

Jadwal Sidang Hari Ini

gambar jadwal sidangSelain dapat dilihat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Anda dapat melihat jadwal persidangan hari ini dengan klik gambar diatas.

Penelusuran Perkara

gambar penelusuran perkaraTelusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara anda secara online pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

Direktori Putusan

gambar one day publishAkses untuk publik mengenai salinan elektronik putusan Pengadilan Negeri Binjai yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung.

E-Court

gambar e-courtAplikasi e-Court merupakan pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan.

Elektronik Surat Keterangan

EraterangElektronik Surat Keterangan (ERATERANG) merupakan media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri

E-Berpadu

eberpaduElektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Penggeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.

JDIH

JDIHDatabase Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan Mahkamah Agung RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal Mahkamah Agung RI maupun masyarakat.>

PERKUSI

PERKUSIPerkusi merupakan aplikasi untuk menelusuri permohonan, pelaksanaan serta pengawasan eksekusi pada Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia.

Profil Pengadilan

 

Prosedur Pengaduan

pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan


Lebih lanjut

Permohonan Informasi

abana

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan


Lebih Lanjut

Prosedur Bantuan Hukum

posyankum

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Binjai


Lebih Lanjut

Kitab Undang-Undang Hukum RI

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang RI

  1. UU No 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum
  2. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
  3. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
  4. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
  5. UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
  6. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Peraturan Pemerintah

  1. Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

  1. SK KMA No. 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan
  2. SK KMA No. 168 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan
  3. SK KMA No. 203 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembaruan
  4. SK KMA No. 44 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum
  5. SK KMA No. 214 Tahun 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI
  6. SK KMA No. 2-144 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
  7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung RI

  1. PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan
  2. PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
  3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik
  4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
  5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik
  6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

Lain-Lain

  1. Surat Edaran Dirjen Badilum No. 256 Tahun 2009 tentang Tertib_Perjalanan_Dalam_Mengantar_Tugas_Ditempat_Baru
  2. Tata tertib persidangan
  3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009
  4. Kualifikasi Pelanggaran Pidana Pemilihan Umum
  5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Prosedur Gugatan Sederhana

design

Syarat dan tata cara Gugatan Sederhana / Small Claim Court mengacu pada PERMA No. 2 Tahun 2015 untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa bisnis sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan.


Lebih lanjut

Prosedur Mediasi

mediasi

Mahkamah Agung RI telah menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi guna mewujudkan mediasi yang efektif, efisien, cepat serta beritikad baik dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Binjai


Lebih Lanjut

Biaya Perkara Perdata

panjar

Ketua Pengadilan Negeri Binjai telah menetapkan Surat Keputusan meliputi daftar panjar biaya perkara, biaya radius untuk pemanggilan / pemberitahuan serta biaya proses dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Binjai


Lebih Lanjut

Cek Denda Tilang

Panggilan Relaas / Sisa Panjar

Berita / Pengumuman Terkini

Kegiatan Terkini Pengadilan

Berita / Pengumuman Terkini MA RI

Mahkamah Agung Pengumuman | Index Berita MA

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berita / Pengumuman Terkini Badilum

Direktur Jenderal Badilum | Badan Peradilan Umum

Direktur Jenderal Badilum | Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia
  • Pergeseran Paradigma dalam Pemidanaan, PERISAI Badilum Bahas Alasan Penghapus Pidana dalam KUHP Baru

    Menjelang implementasi KUHP baru secara nasional pada 1 Januari 2026, para penegak hukum tentunya harus bergerak cepat untuk mengenal dan memahami KUHP baru dalam implementasinya.  Hal ini juga berlaku bagi para hakim di lingkungan peradilan umum. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memberikan pembekalan kembali bagi para hakim melalui Pertemuan Rutin Sarasehan Interaktif atau PERISAI Ditjen Badilum yang diselenggarakan pada Jumat, 20 Juni 2025. Pada PERISAI Badilum ke-7 yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom dari Command Center Ditjen Badilum, topik yang diangkat kali ini adalah "Pemidanaan dalam Paradigma Baru: Pedoman Pemidanaan & Alasan Penghapus Pidana dalam KUHP Nasional". Narasumber kali ini adalah Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D., dipandu oleh moderator Bapak Mustamin, S.H., M.H. (Hakim Yustisial Ditjen Badilum).

    Kegiatan dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., didampingi oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum., dan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin, S.H., M.H. Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum menyampaikan bahwa topik kali ini merupakan kelanjutan dari beberapa episode PERISAI sebelumnya yang juga pernah membahas mengenai KUHP baru. Beliau juga berharap agar para peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, karena apa yang disampaikan pada kesempatan ini merupakan kesinambungan dengan materi lain terkait KUHP baru yang tentunya sangat penting dan berguna bagi para hakim dalam menjalankan tugasnya. Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian oleh narasumber. Ada beberapa hal yang dibahas di antaranya: mengenai tindak pidana baru yang ada pada KUHP baru, pembaruan dalam pidana penjara dengan adanya pidana kerja sosial dan pidana pengawasan, ketentuan mengenai delik adat, serta yang paling penting mengenai alasan penghapus pidana. Setelah penyampaian materi, peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi. Kegiatan diakhiri dengan pemberian plakat dan foto bersama pimpinan Ditjen Badilum dengan narasumber.

  • Ditjen Badilum Melaksanakan Asesmen AMPUH di Pengadilan Tinggi Ambon

    Ditjen Badilum melaksanakan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Rabu, 18 Juni 2025. Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H memimpin pelaksanaan asesmen AMPUH yang bertujuan memastikan pelayana keadilan sesuai dengan ketentuan Mahkamah Agung RI. 

    Tim asesor Ditjen Badilum melakukan asesmen di Pengadilan Tinggi Ambon ini dengan wawancara, pengamatan proses dan kegiatan (termasuk layanan), uji petik terhadap kepaniteraan dan kesekretariatan dan tinjauan dokumen. Tim asesor Ditjen Badilum juga meninjau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk meninjau bagaimana Pengadilan Tinggi Ambon memberikan pelayanan kepada pencari keadilan. Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H. memandu pelaksanaan asesmen kepada Kepala Subdirektorat Tata Kelola, Candra, S.H,. yang menjadi pemimpin tim asesor Ditjen Badilum.

    Asesmen AMPUH ini diikuti oleh para pimpinan, beserta seluruh hakim tinggi, pejabat dan pegawai Pengadilan Tinggi Ambon. Diharapkan dengan asesmen ini, pelayanan yang diberikan Pengadilan Tinggi Ambon dapat selalu berkualitas prima.

  • Pelaksanaan Surat Tercatat
    Lampiran
    FileDescriptionFile sizeDownloads
    Pelaksanaan Surat Tercatat 315 kB49

Barcode Layanan

Hasil Survei