Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Binjai yang Agung
Misi :
Agar warga negara lancar dalam mengurus usahanya, tentu proses mengurus sengketa bisnis perlu dipersingkat, sehingga tidak membuang waktu serta terbukanya akses bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan keadilan di Pengadilan. Semuanya demi asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan.
Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah aplikasi resmi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membantu para pencari keadilan dalam monitoring proses penyelesaian perkara yang ada di Pengadilan Negeri Binjai
Bebas biaya perkara bagi yang tidak mampu. Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Gunakan hak anda untuk memanfaatkan POSYANKUM
Situs Pengadilan Negeri Binjai memiliki fitur aksesibilitas sesuai WCAG 2.0 seperti pengatur ukuran font, kontras warna, konversi teks ke suara untuk membantu para pencari keadilan khusus difabel dalam mengambil informasi di situs Pengadilan. Fitur AccessKey navigasi keyboard juga ditanamkan di situs ini bagi difabel mandiri
Layanan bagi Pengguna Terdaftar Untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendaftarkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara Online, Panggilan secara Online dan Pemanggilan yang dilakukan secara saluran elektronik
Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) ditujukan bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di linkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau peradilan yang berada dibawahnya
Elektronik Surat Keterangan ( ERATERANG ) merupakan media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri
Selain dapat dilihat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Anda dapat melihat jadwal persidangan hari ini dengan klik gambar diatas.
Telusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara anda secara online pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara.
Akses untuk publik mengenai salinan elektronik putusan Pengadilan Negeri Binjai yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung.
Aplikasi e-Court merupakan pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan.
Elektronik Surat Keterangan (ERATERANG) merupakan media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri
Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Penggeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.
Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan Mahkamah Agung RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal Mahkamah Agung RI maupun masyarakat.>
Perkusi merupakan aplikasi untuk menelusuri permohonan, pelaksanaan serta pengawasan eksekusi pada Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia.
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Binjai
Mahkamah Agung RI telah menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi guna mewujudkan mediasi yang efektif, efisien, cepat serta beritikad baik dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Binjai
Ketua Pengadilan Negeri Binjai telah menetapkan Surat Keputusan meliputi daftar panjar biaya perkara, biaya radius untuk pemanggilan / pemberitahuan serta biaya proses dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Binjai
Jakarta " Humas: Berdasarkan surat Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung Nomor; 64/KM.WAS/PW1/IV/2026 tertanggal 13 April 2026 perihal; Himbauan Pelaksanaan Kegiatan Persatuan Tenis Warga Pengadilan (PTWP)
Yang ditujukan kepada Yth.Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Seluruh Indonesia.
Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini
by ZenoRSS
Jakarta " Humas: Menindaklanjuti Surat Direktur Sistem Penganggaran Kementerian Keuangan Nomor S 8/AG/AG.9/2026 tanggal 31 Maret 2026 perihal Pengisian Data Pra-Pelaporan Manual Rincian Output (assesment RO) TA 2026 dan Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-155/PB.2/2026 tanggal 1 April 2026 perihal Pelaporan Data Target/Proyeksi dan Realisasi Capaian Output TA 2026 pada Aplikasi SAKTI dan MyIntress, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:
by ZenoRSS
Jakarta " Humas: Sehubungan dengan adanya laporan mengenai pihak-pihak yang mengatasnamakan Koperasi Pusat Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melakukan penipuan terkait pemesanan batik, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk menjaga tertib administrasi serta menghindari potensi penipuan atau penyalahgunaan yang dapat merugikan pihak pemesan PDSBMA, maka Koperasi Pusat Mahkamah Agung menetapkan ketentuan sebagai berikut:
Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:
Unduh Surat Pemberitahuan Mekanisme Pemesanan.pdf
by ZenoRSS
Dengan dipimpin Sekretaris Ditjen Badilum, Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum, pejabat struktural Ditjen Badilum mengikuti analisa jabatan dan analisa beban kinerja dengan pendampingan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kegiatan ini digelar pada 29 April 2026. Materi tentang analisa jabatan dan analisa beban kerja disampaikan oleh narasumber Anjar Isa Kusuma, S.IP., Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Kepegawaian Negara.
Di kegiatan ini, pejabat struktural dan pegawai Ditjen Badilum menyusun serta berkonsultasi tentang analisa jabatan dan analisa beban kerja kepada Badan Kepegawaian Negara. Analisa jabatan dan analisa beban kerja ini sebagai salah satu tahapan DItjen Badilum dalam melakukan reformasi birokrasi untuk peningkatan pelayanan oleh para pegawai. Kegeiatan analisa ini digunakan untuk menentukan kebutuhan pegawai, beban kerja, dan susunan formasi ideal aparatur sipil negara pada Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI.
Diskusi dan konsultasi kemudian dilanjutkan dengan kerja mandiri di mana para pegawai mengisi informasi jabatan sesuai format yang ditentukan Badan Kepegawaian Negara.
by ZenoRSS
Untuk mempersiapkan penilaian pembangunan Zona Integritas (ZI), DItjen Badilum menggelar pendampingan kepada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang akan diusulkan. Dalam pendampingan ini, tim Ditjen Badilum secara daring (online) memeriksa kesesuaian dan kelengkapan data dukung, dan berdiskusi dengan para ketua pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Kegiatan ini dipimpin oleh Sekretaris DItjen Badilum Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum. dan Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Zahlisa Vitalita, S.H., M.H.
Dalam kegiatan yang berlangsung secara daring pada 22-24 April 2026 ini, 62 satuan kerja (58 pengadilan negeri dan 4 pengadilan tinggi) mengikuti pendampingan persiapan pengusulan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Kemudian, sebanyak 12 satuan kerja (5 pengadilan tinggi dan 7 pengadilan negeri) didampingi untuk persiapan pengusulan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
by ZenoRSS
Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D. menjadi narasumber dalam Pertemuan Rutin dan Sarasehan Interaktif (Perisai Badilum) edisi ke-15. Diskusi ini digelar pada hari Senin, 27 April 2026, dengan moderator Mustamin, , SH., MH, hakim Yustisial pada Ditjen Badilum.
Diskusi yang dihadiri pengadilan tinggi dan pengadilan negeri se-Indonesia secara online mengangkat isu bagaimana putusan pengadilan luar negeri dapat diakui dan diterapkan di Indonesia, pun begitu pula sebaliknya.
Isu ini sangat penting terutama dalam hal arbitrase atau penyelesaian perselisihan perdata di mana setiap negara mengharapkan putusannya diakui oleh negara lain.
Dalam diskusi ini dibahas tentang ratifikasi Konvensi Den Haag 2019 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Asing dalam Perkara Perdata atau Komersial, serta pentingnya pengakuan putusan antar negara terkait investasi.
Diskusi ini adalah upaya DItjen Badilum tingkatkan pemahaman para hakim dan pimpinan peradilan umum mengenai pentingnya kualitas putusan dan kesiapan sistem hukum nasional dalam menghadapi tantangan lintas yurisdiksi.
by ZenoRSS
Silahkan hubungi Pengadilan Negeri Binjai, kami melayani para pencari keadilan dengan sepenuh hati.
Jl. Jenderal Gatot Subroto No.77, Bandar Senembah, Kec. Binjai Bar., Kota Binjai, Sumatera Utara 20743
Telp. (061) 8821 388
Fax. (061) 8821 388
Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
