
NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN I
NILAI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI TRIWULAN I
Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan I
Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Penggeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.
Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan Mahkamah Agung RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal Mahkamah Agung RI maupun masyarakat.>
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Binjai
Mahkamah Agung RI telah menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi guna mewujudkan mediasi yang efektif, efisien, cepat serta beritikad baik dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Binjai
Ketua Pengadilan Negeri Binjai telah menetapkan Surat Keputusan meliputi daftar panjar biaya perkara, biaya radius untuk pemanggilan / pemberitahuan serta biaya proses dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Binjai
Jakarta " Humas, Kamis 26 Juni 2025. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor 3332/B KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 18 Juni 2025
Untuk informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)
Unduh 22_260625_Pengumuman Hasil Kelulusan Seleksi Pengadaan PPPK Tahap II TA 2024_signed.pdf
by ZenoRSS
Jakarta - Humas: Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Barang Milik Negara, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara, Mahkamah Agung diminta untuk melakukan Pelaksanaan, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara kepada Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang.
Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)
by ZenoRSS
Jakarta " Humas: Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 542/SEK/PL1.2.1/IV/2025 tanggal 17 April 2025 hal Permohonan Usulan Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2025, pada prinsipnya kami menyetujui Hasil Penelaahan RKBMN sebagaimana diuraikan pada lampiran surat ini.
Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini:
Unduh CHF_Perubahan_RKBMN_MA_2025_ttd.pdf.pdf
Unduh daftar_tidak_setuju_pemanfaatan.pdf.pdf
Unduh daftar_tidak_setuju_pemeliharaan.pdf.pdf
Unduh daftar_tidak_setuju_pemindahtanganan.pdf.pdf
Unduh daftar_tidak_setuju_pengadaan.pdf.pdf
Unduh RP3BMN_Pemanfaatan.pdf.pdf
Unduh RP3BMN_Pemindahtanganan.pdf.pdf
Unduh RP3BMN_Penghapusan.pdf.pdf
Unduh 1 Ikhtisar RKBMN Perubahan 2025.pdf
by ZenoRSS
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menggelar profile assesment yang diikuti 30 orang panitera pengadilan negeri klas IA dan 72 orang panitera pengadilan negeri klas IB secara daring dari seluruh Indonesia, dimulai pada hari Rabu-Kamis, 25-26 Juni 2025. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H membuka kegiatan profile asesment untuk para panitera pengadilan negeri klas IA dan IB., didampingi Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI, Sahlanudin, S.Ag., S.H., M.H.
Dalam sambutannya, Dirjen Badilum H. Bambang Myanto, S.H., M.H. menyatakan bahwa kompetensi para panitera dalam melakukan administrasi perkara dan integritas kerja sangat penting dalam pelayanan di pengadilan negeri. Kegiatan yang dilaksanakan Ditjen Badilum bekerja sama dengan Assesment Center Mahkamah Agung RI ini bertujuan mengukur dan mengevaluasi kompetensi, potensi, dan karakteristik individu para panitera pengadilan negeri.
Para Asesor Sumber Daya Manusia dari Biro Kepegawaian melakukan profile asesment ini dengan metode tes kompetensi dan wawancara kepada para panitera pengadilan negeri, secara online dari Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI. Hasil para Asesor Sumber Daya Manusia dalam mengukur kompetensi panitera pengadilan negeri klas IA dan IB ini kemudian akan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai bahan pertimbangan.
Kegiatan asesmen secara online ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas Ditjen Badilum dalam memastikan kualitas tenaga teknis aparatur pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan Mahkamah Agung RI dan harapan masyarakat.
by ZenoRSS
Kegiatan asesmen Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin, 23 Juni 2025. Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Dr. Budi Santoso, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Dr Joni, S.H., M.H. dan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Hasanudin , S.H., M.H. membuka dan memimpin jalannya asesmen AMPUH.
Dalam kegiatan ini, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Hasanudin, S.H., M.H. memeriksa dan mengamati jalannya pelayanan di Pengadilan Tinggi Padang, sebagai bagian asesmen AMPUH untuk memastikan kualitas layanan dan tertib administrasi perkara. Tim Ditjen Badilum juga meninjau bagaimana Pengadilan Tinggi Padang melakukan pengelolaan teknologi informasi, sumber daya manusia, barang milik negara dan anggaran sebagai layanan pendukung pelaksanaan tugas pengadilan.
Para pimpinan, hakim tinggi, panitera pengganti, pejabat dan staf pada Pengadilan Tinggi Padang mengikuti jalannya asesmen AMPUH ini, dan kemudian hasil dari asesmen ditindaklanjuti untuk meningkatkan layanan pencari keadilan di Sumatera Barat.
by ZenoRSS
File | Description | File size | Downloads |
---|---|---|---|
Revisi-Anggaran-Kegiatan-Prioritas-Nasional-pada-DIPA-03-Sign | 226 kB | 6 |
by ZenoRSS